Mengapa Cina Membangun Pulau di Laut Cina Selatan?

Ini adalah Pulau Fiery Cross. Pulau ini sedikit lebih besar dari satu mil persegi dalam ukuran dan Pulau Fiery Cross menjadi rumah bagi pangkalan militer Tiongkok. Ada landasan udara sepanjang 3000 meter, sebuah stasiun radar canggih, sistem pertahanan rudal, dan sekitar 200 pasukan tentara.

Tapi, yang paling aneh tentang Pulau Fiery Cross adalah pada dua tahun lalu, Pulau Fiery Cross tidak ada. Begitu pula enam pangkalan militer Tiongkok lainnya yang telah dibangun di atas pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan.

Jika Anda melihat citra satelit ini dari tahun 2014, anda dapat melihat kapal-kapal Tiongkok yang besar mengumpul di sekitar terumbu terpencil di Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan di Laut Cina Selatan. Dalam gambar ini, kapal-kapal tersebut dengan cepat memompa pasir dan batu ke atas karang. Mereka sedang membangun pulau.

Dan kurang dari setahun kemudian, Tiongkok memiliki pelabuhan laut pangkalan udara dan bangunan di pulau baru mereka, dan dunia baru mulai memperhatikannya.

[Berita] Kami melanjutkan berita pagi ini tentang Tiongkok yang tidak ingin Anda melihat negara adikuasa merebut kembali lahan di tujuh titik di Laut Cina Selatan yang mereka bangun, menambahkan rata-rata lebih dari 1,4 hektar setiap hari. 


Keterangan: Video ini memiliki subtitle Bahasa Indonesia. Namun kami telah perbaiki dan seluruh transkrip video telah diterjemahkan ke dalam artikel ini.

Dengan pulau-pulau ini, Tiongkok mencoba untuk mengklaim salah satu wilayah laut yang paling penting di dunia yaitu Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan sangat kaya akan sumber daya alam 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas alam dan sepuluh persen perikanan dunia.

Yang paling penting, 30% perdagangan pelayaran dunia melalui laut ini menuju sebuah kekuatan baru dari pusat perdagangan dan pasar ekonomi Asia Tenggara.

Laut ini menjadi perairan yang sangat penting dan sekarang terdapat lima negara berebut mengklaim beberapa bagian dari itu. Sekarang, sebagian besar negara menggunakan dasar peraturan dari Hukum Laut PBB, yang mengatakan suatu negara dapat memiliki perairan teritorial hingga mencapai 200 mil dari lepas pantai mereka. Suatu daerah yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Negara tersebut yang memiliki hak eksklusif atas semua sumber daya dan perdagangan di zona itu. Itu adalah wilayah kedaulatan negara.

Jadi misalnya, minyak yang ditemukan di dalam batas 200 mil di lepas pantai Vietnam adalah milik eksklusif untuk Vietnam. Tetapi setiap area yang berada di luar ZEE dianggap sebagai perairan internasional dan itu ada di bawah Hukum Maritim PBB yang berarti semua orang berbagi terhadapnya.

Sekarang, setiap negara di wilayah Laut Cina Selatan menggunakan peraturan batas Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil ini untuk menentukan klaimnya. Semua kecuali Tiongkok. 


Tiongkok berpendapat bahwa mereka memiliki klaim historis pada Laut Cina Selatan berdasar ekspedisi angkatan laut mereka di abad ke 15. Dan mereka menandainya dengan batas yang membingungkan dan disebut sembilan garis putus-putus (nine-dash line).

Setelah Perang Dunia II, Jepang yang mendominasi seluruh wilayah, kehilangan semua kontrol atas laut sekitarnya. Tiongkok menggunakan momen itu untuk mengklaim Laut Cina Selatan dengan menggambar garis mereka pada peta yang mencakup sembilan puluh persen dari Laut Cina Selatan. Batas tersebut dikenal sebagai sembilan garis putus-putus tadi.

Ketika PBB menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil pada tahun 1973, Tiongkok bertahan pada jalurnya sendiri, menolak memperjelas batasannya dan mengabaikan klaim oleh negara lain. 

Itulah yang membawa kita menuju Kepulauan Spratly. Pulau tersebut sedikit terpencil. Gugusan pulau yang hampir tanpa penghuni itu diklaim oleh Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Rangkaian pulau-pulau di Spratly secara geografis dan simbolis berada di jantung Laut Cina Selatan. Itu sebabnya negara mana saja yang bisa mengklaim pulau Spratly dapat memperluas ZEE mereka dan dapat meningkatkan hak eksklusif untuk wilayah sekitarnya.

Tetapi sangat sulit untuk secara sah mengklaim tumpukan pasir tak berpenghuni seperti Spratly, sehingga beberapa negara telah membangun bangunan dan pelabuhan kecil di teritori yang mereka klaim, dan bahkan menempatkan beberapa orang di sana. Tapi Tiongkok percaya bahwa seluruh bagian Kepulauan Spratly adalah miliknya. Itulah yang jadi penyebab mengapa mereka membangun pulau di sana.

Menempatkan pangkalan militer di pulau-pulau buatan baru ini meningkatkan sengketa ke tingkat yang baru, menunjukkan bagaimana Tiongkok memperlihatkan tekad untuk mempertahankan klaimnya dengan kekuatan.

Disinilah negara adidaya Amerika Serikat mulai memperhatikan. Sementara AS sendiri tidak memiliki klaim atas Laut Cina Selatan, mereka adalah satu-satunya negara adidaya yang menggunakan Angkatan Lautnya untuk mempertahankan perairan internasional. Tiongkok melihat kehadiran AS di daerah tersebut sebagai gangguan di halaman belakang mereka.

Ketika sebuah kapal perusak AS berlayar hanya 12 mil dari pantai salah satu dari pulau buatan Tiongkok dan Spratly, Tiongkok mengirimkan kapal perusaknya dan kapal patroli sebagai peringatan.

Tiongkok sedang membangun pulau-pulau ini untuk meningkatkan kontrol di sekitar perairan tersebut. Menggunakan strategi yang mereka beri nama "Strategi Kubis". Dimana mereka mengelilingi pulau yang diperebutkan dengan sebanyak mungkin kapal.


Pada Mei 2013 Tiongkok mengirim beberapa kapal ke perairan Ayungin, yang hanya berjarak 105 mil laut dari lepas pantai Filipina, dalam jarak 200 mil ZEE. Filipina memiliki delapan tentara yang ditempatkan di sana. 

Seperti penutup daun kubis, Tiongkok menutup akses tentara Filipina di perairan Ayungin dengan perahu nelayan, kapal pengawas, dan kapal perusak angkatan laut yang menciptakan blokade sehingga pihak Filipina tidak bisa menerima pengiriman makanan dan persediaan.

Dengan membangun pulau buatan mereka sendiri Tiongkok pada dasarnya membangun pangkalan angkatan laut. Semakin banyak pulau dan semakin banyak kapal yang dapat dioperasikan sehingga lebih banyak wilayah yang perlahan-lahan dapat dikendalikan. Dan dengan kehati-hatian Tiongkok menggunakan strategi kubis di Kepulauan Spratly, mengambil alih wilayah yang diperebutkan tetapi dalam skala kecil untuk menghindari kemungkinan memicu konflik yang lebih besar. 

Tetapi perselisihan makin meningkat. Negara-negara lainnya sekarang aktif menangkap penyusup di perairan yang mereka klaim dan Tiongkok tidak bisa melangkah lebih maju. Sejak 2015 mereka sudah mengancam untuk mendeklarasi zona identifikasi udara di atas Laut Cina Selatan, dimana semua pesawat yang terbang melewatinya akan membutuhkan izin dari Tiongkok. 

Sekarang, Tiongkok secara terbuka bersikeras bahwa niat mereka tidak militeristik tetapi tindakan mereka mengatakan sebaliknya dan itu meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Steve Bannon yang duduk di Dewan Keamanan Nasional AS dan salah satu dari Penasihat terdekat Presiden Trump mengatakan bahwa hampir pasti bahwa AS akan turun berperang di Laut Cina Selatan. "Kami akan berperang di Laut Cina Selatan, saya adalah seorang pelaut di sana, seorang perwira angkatan laut, kita akan berperang Laut Cina Selatan dalam lima hingga sepuluh tahun. Tidak ada keraguan tentang itu".

Tetapi untuk saat ini perselisihan hanya tinggal pada ranah hukum dan diplomatik, walaupun kadang-kadang dapat pecah menjadi bentrokan kecil.


Pada Juli 2016 pengadilan internasional di Den Haag memutuskan mendukung Filipina yang menuduh Tiongkok melakukan invasi ke wilayah mereka yang sah di Laut Cina Selatan. Tiongkok menolak keputusan itu dan penegakan hukum sepertinya tidak mungkin. 

Namun negara adidaya AS pun hanya merilis pernyataan kurang tegas yang mendesak kedua negara untuk "memperjelas klaim mereka" dan "bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan ini", yang prinsipnya adalah cara lain untuk mengatakan "kami benar-benar tidak ingin berurusan dengan hal ini".

Bahkan, ketika konflik meningkat dan pengadilan internasional terlibat, AS terjebak dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka tidak mau mengambil risiko memprovokasi konflik dengan Tiongkok. Tetapi pada sisi yang lain mereka ingin Tiongkok berhenti mengintimidasi sekutu mereka di wilayah ini.

Sampai sekarang AS cukup berhasil mengendalikan situasi dengan terus berpatroli di Laut Cina Selatan. Kemungkinan juga AS akan menerbangkan pesawat tempur jet di atas laut jika Tiongkok benar-benar mendeklarasikan zona identifikasi udara. Ini adalah cara yang simbolis tetapi efektif menjaga Tiongkok tidak melangkah jauh dan tetap tidak terlalu terlibat dalam detail konflik ini. 

Sejauh ini perselisihan dalam Laut Cina Selatan belum menjadi runcing, tetapi negara-negara lain mulai membela klaim mereka dengan meningkatkan jumlah pasukan, mempersenjatai wilayah mereka dan memprovokasi satu sama lain. 

Ini adalah satu situasi rumit yang akan terus menarik perhatian dunia internasional untuk menjadi lebih baik, atau bisa juga menjadi lebih buruk.

Sumber: Vox. Video oleh: Sam Ellis. 

Posting Komentar

0 Komentar